Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu
Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017).
Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemiludengan opsi B, yaitu presidential threshold 0 persen, melakukan aksiwalk out.
Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitupresidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.
"Apakah Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa disahkan menjadi undang-undang?" tutur Ketua DPR Setya Novanto, yang memimpin sidang.
Peserta paripurna pun serentak menjawab, "Setuju..."
Mendengar jawaban dari peserta rapat paripurna, Novanto pun segera mengetok palu tiga kali, tanda pengesahan UU Pemilu.
"Paket A kita ketok secara aklamasi. Berikutnya saya persilakan Mendagri untuk menyampaikan pandangan pemerintah," ucap Novanto.
Agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai aksi walk outsetelah empat fraksi menilai sistem presidential threshold 20-25 persen bertentangan dengan konstitusi, dalam hal ini prinsip keserentakan Pemilu 2019.
0 Response to "Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu"
Post a Comment